Pemahaman Politik Mancanegara Dan Politik Bebas Aktif

Politik luar negeri merupakan sebuah kumpulan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh sebuah negara untuk mengontrol hubungannya dengan negara lain. Suatu politik mesti sejalan dengan kepentingan nasional alasannya politik mancanegara yaitu klasifikasi atau bab kepentingan nasional suatu bangsa. Menurut UU no. 37 tahun 1999 ihwal Hubungan mancanegara, politik mancanegara ialah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melaksanakan korelasi dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukum internasional yang lain dalam rangka menghadapi problem internasional guna mencapai tujuan internasional. Pengertian Politik Bebas Aktif selaku berikut Bebas, Artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap duduk perkara-persoalan internasional. Selain itu, bebas juga bangsa Indonesia tidak memihak kepada salah satu kekuatan dunia (Blok barat atau blok timur). Aktif, Artinya Indonesia aktif dalam menjunjungkan perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, Indonesia juga aktif memperjuangkan terwujudnya keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pendapat Para Ahli tentang politik bebas aktif selaku berikut. a. A.W. Wijaya  Menurut A.W. Wijaya, bebas bermakna tidak memikat pada sebuah Ideologi atau oleh sebuah politik negara aneh atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adidaya (superpower). b. Mochter Kusumaatmaja Menurut  Mochter Kusumaatmaja, bebas mempunyai arti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak cocok dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam pasal. c. B.A. Urbani Menurut B.A. Urbani, perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas." Politik luar negeri bebas aktif dalam periode globalisasi bagi Negara Indonesia harus lebih diarahkan kepada hal-hal berikut ini. Mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan. Mempererat korelasi dengan  bangsa-bangsa lain dalam kedudukan yang sama dan sederajat, tegak sama tinggi, dan duduk sama rendah. Meningkatkan kemandirian stabilitas, pembangunan nasional, dan kolaborasi internasional bagi kesejahteraan rakyat. Meningkatkan tugas Indonesia dalam usaha menyelesaikan berbagai duduk perkara dunia. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang menghadapi era globalisasi dengan cara meningkatkan kualitas aparatur luar negeri dan diplomasi.
Sumber http://jelajahbaru.blogspot.com